,


Senin, 06 Agustus 2012 - 17:49:50 WIB
Legislator DPRD Lumajang Pecah, Awas Rakyat Jadi Korban!
Kategori: Kabar Redaksi - Dibaca: 965 kali


Ada apa dengan wakil rakyat di Kabupaten Lumajang saat ini. Perpecahan ditubuh legislatif mulai terkuak dengan tidak kompaknya saat kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi yang sudah menjadi agenda kedewanan sesuai jadwal. Tanpa disangka dan dinyanan, anggota dewan dari Fraksi Demokrat dan PKNU tiba-tiba memboikot kegiatan studi banding dewan kita tercinta. Kedua wakil rakyat dari partai pendukung Bupati Lumajang, Sjharazad Masdar dengan terang-terangan mengecam ulah rekannya sama-sama legislator yang pilih Kunker dibanding membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2012.

Apakah pemboikotan dua fraksi di DPRD Lumajang ada kaitanya dengan politis jelang Pilkada 2013 atau karena tidak mendapat jatah kelengkapan dewan atau kue. Padahal, sejak 2009 dilantiknya 50 anggota DPRD Lumajang sangat kompak dalam membela dan menerima aspirasi masyarakat soal layanan pemerintah yang jelek.

Bila kembali ke belakang, 50 anggota DPRD Lumajang sempat kompak soal penon-aktifkan Bupati Lumajang, Sjharazad Masdar ketika tersangkut maslah dana Bankum Jember. Para legislator Lumajang rela mendesak Gubernur Jatim, Ir. Soekarwo menon-aktifkan Masdar yang saat itu mengikuti persidangan di Pengadilan negeri Jember, hasilnya sangat memuaskan.

Kekompakan DPRD Lumajang juga terasa di 2010, ketika ada proses pengadaan buku di Dinas Pendidikan yang cenderung berbau tidak sedap. Para legislator orang Lumajang dengan kompak menyerang dispendik, agar dalam menentukan kemenangan tidak main mata. Al hasil Dispendik dibuat gerak manuver pengawasan yang cukup ketat.

Kekompak 50 legislator kita soal pembahasan APBD 2011 lalu, soal perbaikan jalan rusak yang harus menelan 75 Milyar berhasil dikawal. Bahkan, prioritas perbaikan jalan menjadi utama, karena teriak masyarakat bawah soal jalan rusak terus menyeruak baik secara langsung, menggunakan media massa dan media sosial. Ini patut diacungi jempol.

Benih-benih perpecahan di 50 legislator mulai muncul awal tahun 2012, ketika isu soal pilkada diseruakan. Bahkan, Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaskono dikabarkan siap maju dalam Pilkada 2013 dengan nyata, adanya reklame dan baliho. Perpecahan mulai dirasakan, Agus Yudha yang sangat kuat dalam cekraman dilegislatif, kinerja  yang mulai luntur, karena sejumlah fraksi mulai melakukan pengerogotan dari dalam. Bahkan, perpecahan di legislatif sudah diprediksi oleh ketua PDIP Lumajang itu.

Persoalan personal antar legislator mulai dibawah keranah kepentingan politik. Perlawanan yang cukup nyata dilakukan oleh Fraksi Demokrat yang mulai dipimpin, Sjahrazad Masdar. Kemudian PKNU yang dimotori, Eko Wahyudi mulai berani melawan kebijakan atau keputusan dewan, baik secara personal , fraksi dan partai.

Perlawanan PKNU dimulai sejak Ketua partai Eko Wahyudi digeser / dilorot dari Ketua Komis D. Penyebabnya adanya surat pernyataan anggota komisi D yang tidak puas di pimpin oleh Eko dilayangkan ke pimpinan DPRD. Bukanya memanggil Eko para pimpinan DPRD, para legislator mengelar musyawarah yang dikoordinir Badan Musyarawah DPRD ( Banmus). Hasil keputusan Banmus dan SIdang paripurna, BUkasan legislator dari PDIP memimpin Komisi D dengan mengeser Eko Wahyudi yang sebelumnya mendeklrasikan Masdar dan As;at menjadi calon bupati di pilkada 2013 melalui PKNU.

Suasanan kondusif di tubuh DPRD Lumajang menjadi rasan-rasan baik internal Fraksi atau antar legislator. Bakan dimedia massa, Eko Wahyudi dengan lantang membuka citra buruk kinerja kawan-kawannya, dengan menganggap agenda kedewanan amburadul dan ada kesan politis.

Puncak perlawanan PKNU dengan nekat melakukan aksi demo mengecam aksi Kunker sebagian besar legislator ke Sulawesi. Puluhan kader PKNU mengelar aksinya di depan pintu Gerbang DPRD Lumajang ketika kantor wakil rakyat sedang kosong dan sepi kegiatan, Senin(06/08/2012).

Aksi dari PKNU di apresiasi oleh Sekretaris Demokrat, Moch Sofie yang mengaku fraksinya tidak ikut Kunker karena lebih mementingkan sebagian legislator Fraksi lain. Pasalnya, akibat Kunker pembahasan PAK APBD 2012 menjadi tersendat dan molor, sehingga dianggap merugikan masyarakat dan pelayanan pemerintah. Fraksi Demokrat dengan kompak memilih berada di Lumajang dari pada Kunker atau studi banding ke Sulawesi.

Melihat adanya perpecahan ditubuh DPRD Lumajang dengan aksi boikot Fraksi Demokrat dan PKNU adalah sebuah keputusan politis keduanya. Namun, aksi boikot apakah sudah dipertimbangkan efek buruk dan baiknya. Pasalnya, jumlah dua Fraksi yang memboikot kalah dengan jumlah legislator yang berangkat Kunker ke Sulawesi.

Adanya perpecahan dan hubungan tidak baik sesama legislator di DPRD Lumajang akan menjadi pemandangan menarik, karena para wakilnya lebih memilih bertengkaran tanpa melihat efek negatif. Karena dua kubu dari yang Kunker dan tidak kunker sama-sama mengatasnamakan rakyat demi pembangunan Lumajang. Khawatirnya, alasan PKNU dan Demokrat dengan para legislator yang KUnker hanya demi kepentingan kelompok bukan masyarakat sebenarnya. Karena penulis melihat adanya kepentingan pribadi legisltaor dan partai, sehingga nantinya masyarakt yang dikorbankan. Seharusnya, kritik yang disampaikan legislator PKNU dan Demokrat pada rekan-rekanya bisa melalui mekanisme kedewanan, semua diatur dalam tata tertib DPRD. Wahai wakil rakyat yang terhormat, jangan kau korbankan rakyat yang memilihmu demi kepentingan politis dan perut-mu.(kln/red)